permendagri no 86 tahun 2017. Salah satunya adalah pembaruan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. permendagri no 86 tahun 2017

(catatan-1) f Bagan Alir Tahapan Dan Tatacara Penyusunan RENSTRA PD. Tujuan 2. Penyusunan Renstra, Renja dan Indikator Kinerja OPD Sebagai Penguatan Kapasitas. 16, BN. PERMENDAGRI NO: 86/2017 tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan. Bentuk Singkat. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Inovasi Daerah. Berkenan dengan hal tersebut diatas,kami dari, Lembaga Kajian Indonesia, akan menyelenggarakan “ Bimtek dan Sosialisasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. METADATA PERATURAN. TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN. Tahun 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya. Penetapan RKBMD Oleh Biro Asset Minggu ke-4 Juni 2020 II Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Provinsi Tahun 2021 Minggu ke-1 Juni sd. f PERMENDAGRI NOMOR 86. go. Luasnya wilayah di Indonesia menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. Salah satunya adalah pembaruan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam NegeriNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 5. Telepon. id : 12 hlm. Perwakilan. Menimbang. Rp590. Lamp Tata Cara. 38 81. 2015/No. Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. id : 19 hlm. id : 10 hlm. 536, kemendagri. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 6. 11 Tahun 2020, Perpre No. go. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana. 54_Tahun_2010. 2017. Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH. Dokumen ini. Permendagri No 86 Tahun 2017 adalah hasil pembaruan dari peraturan sebelumnya. Tarakan , 21 November 2017 DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1 TAHUN 2017 KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Substansial. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman kepada RKPD, sementara penyusunan Ranwal. E. Untuk menyusun suatu Perencanaan Pembangunan Daerah hal ini di maksudkan agar dapat menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dapat membantu kebutuhan masyarakat. pdf. Kinerja Daerah: 45 Indikator Kesejahteraan Masyarakat. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata. 3 Tahun 2018. 496, peraturan. 2. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022. 1312-2-Mengingat : 1. 7 KETERHUBUNGAN REGULASI EKSISTING (Pasca PP No. Sedangkan ∆Inf dihitung dengan rumus sebagai berikut : ∆Inf= Inf(n+1)−inf (n)Data dan informasi sekurang-kurangnya mencakup data dan informasi pada Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 4. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. 46, BN 2019/ NO 815; PERATURAN. Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. 74 82. Sistematika Renstra PD Menurut Permendagri 86/2017 Perubahan Sistematika Renstra PD Dari. 53 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Review Renja Perangkat Daerah Permendagri No. id : 13 hlm. 630. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri T. 38 81. RKPD | Penjelasan Umum sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Penyusunan Pengendalian RKPD Tahun 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Batas Daerah. 18 70. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. id: 12 hlm. 40, BN. 4300000000000002. Baru-Baru Ini Dicari Tidak ada hasil yang ditemukan Tag. Bentuk. Menyikapi PP No. 2017/NO. 3. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini, bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan dengan prinsip: a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan tahun berjalan, serta Renstra PD PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KERANGKA UMUM. dwisantoso menerbitkan Lampiran PERMENDAGRI Nomor 86 TAHUN 2017 pada 2021-03-23. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan. 021-3501999 HP / WhatsApp +62 821 1020 0588. Berkaitan dengan hal itu, dalam upaya memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah, maka telah diterbitkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM yang mengamanatkan empat (4) tahapan dalam. pdf: Peraturan Menteri: 3 / 2021 : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Lihat. METADATA PERATURAN. 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini. METADATA PERATURAN. 2017/NO. Bimtek Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Permendagri No. RENCANA STRATEGIS PD BerdasarkanPermendagri No. Setiap kali instansi pemerintah pusat dan daerah menyusun rencana pembangunan, rencana kerja dan rencana strategis, setiap kali itu pula Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijadikan sebagai pedoman dalam tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 198, Kemendagri. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rincian Anggaran. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup, indikator, mekanisme, dan evaluasi SPM di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, dan lain-lain. Informasi Detail Judul. 18, BN. Kegiatan Renstra ditetapkan dengan PERKADA paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan. PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2017 Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum MATERI POKOK. Daftar. 2017/NO. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Download to read offline. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Perundang-undangan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149. 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD). 451 - 474. 18 Tahun 2020, Permendagri No. Jan 18, 2018 · Memuat: 1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan. go. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikoordinasikan Mendagri. dasarkan Permendagri No 86 tahun 2017 disebutkan bahwa terdapat tahap tahap dalam penyusunan Renstra, yaitu: 1. Permendagri 2016. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Beranda. Penerapan Permendagri No. Nomor. 1222, kemendagri. Selanjutnya, Dokumen Renja Bappeda Tahun 2023 memuat Program/ kegiatan tahun 2023, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri. 1K views 2 years ago #RKPD #RPJMD. PENDAHULUAN 1. Permendagri 54/2010 Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra PD. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri 13/2006, Lampiran Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 4894BB22018 Tersedia. Permendagri 2010. Mengingat : 1. 59, BN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 0:00 / 22:06. Download. (Permendagri) NO. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Penyusunan Pengendalian RKPD Tahun 2019. Perda No. 18. indikator kinerja utama daerah tahun 2020–2021 dan target 2023. 4. Jangan sampai ke tinggalan Sosialisasi Permendagri No. UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Kolom (6) diisi sebagai berikut : • Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;. 11, BN. Permendagri 2015. (Permendagri) NO. 23 69. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Rencana strategis (renstra) perangkat daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 tahun. SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Data dan informasi bersumber dari: i. 2017/No. Tipe Dokumen. Sesuai dengan Pasal 3 Permendagri. Permendagri 86 Tahun 2017 dan Lampiran (PDF Download) Permendagri 13 Tahun 2006 dan Lampiran;Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013. 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penerapan Permendagri No. 23 Tahun 2014 Permendagri No. PERWALI Kota Bogor No. 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat Dengan Provinsi Bengkulu Nov 28, 2017 · 1. 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang. TB Simatupang No. BNRI TAHUN 2021 NOMOR 1567. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri) mengadakan Bimbingan Teknis Nasional dengan tema : Apr 26, 2022 · Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 adalah kitab suci bagi para perencana di instansi pemerintah pusat dan daerah. 925, peraturan. Implementasi PERMENDAGRI No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Kementerian Dalam NegeriPermendagri No. 32 Tahun 2018; Permen PUPR No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. nitayiswa@gmail. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11. 2020/No. id : 12 hlm. Published by arief. permendagri. 74 82. Permendagri No. 8 Tahun 1970 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 122 Tahun 2017 Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri. Bab 8 Penutup Permendagri 86/2017. Bab 1 Pendahuluan Bab 1 Pendahuluan. (Permendagri) NO. More details. go. D. Wastukencana No. 5. Statistik Kunjungan. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun 2018. Penerapan Permendagri No. Pi, dan dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Sibolga, dan para peserta dari masing masing OPD, dengan narasumber Dr. -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. 81 - Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017 RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE PELAKSANAAN : JANUARI 2020 S. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 8, BN. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah 1. (Permendagri) NO. E.